Kabinet Merah Putih

Kabinet Merah Putih 48 Menteri (7 Menteri Koordinator dan 41 Menteri Teknis) + 5  kepala Badan + 56 Wakil Menteri = 109 pejabat vs Kabinet Indonesia Maju era Jokowi terdiri dari 34 menteri + 17 Wakil Menteri + 8 pejabat setingkat Menteri = 59 pejabat. Rata-rata jumlah menteri di negara Asia Pasifik hanya 22 Orang.

Indonesia pernah memiliki Kabinet Dwikora (1964-1966) atau yang lebih dikenal dengan Kabinet 100 Menteri di Era Presiden Soekarno, dimana terdapat 132 pejabat Menteri dan pembantu presiden setingkat Menteri. 

 

Soeharto=> Kabinet Pembangunan V => Jumlah Kementerian 44

B.J. Habibie => Kabinet Reformasi Pembangunan => Jumlah Kementerian 39

Abdurrahman Wahid => Kabinet Persatuan Nasional => Jumlah Kementerian 37

Megawati Soekarnoputri => Kabinet Gotong Royong => Jumlah Kementerian 33

Susilo Bambang Yudhoyono => Kabinet Indonesia Bersatu => Jumlah Kementerian 36

Joko Widodo => Kabinet Indonesia Maju => Jumlah Kementerian 34

Prabowo Subianto => Kabinet Merah Putih => Jumlah Kementerian 48

 

Skema Gaji + Tunjangan Menteri => Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 75 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden RI No 68/2001

Gaji seorang Menteri = Rp 5.040.000  per bulan

Tunjangan Menteri = Rp 13.608.000  per bulan

Wakil Gaji Menteri => Peraturan Menteri Keuangan No 176/PK.02/2015, wakil Menteri berhak mendapatkan 85% dari tunjangan jabatan menteri

Tunjangan Wakil Menteri = Rp 11.566.800  per bulan, belum termasuk 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon 1-a yang sesuai aturan Rp 5.500.000 per bulan. 

Menteri dan Wakil Menteri berhak atas Fasilitas Kendaraan Dinas, Rumah Jabatan dan Asuransi Kesehatan.

Jika Wakil Menteri tidak punya rumah jabatan maka berhak memperoleh Tunjangan Perumahan Rp 35.000.000 per bulan.

Pagu Dana Operasional Menteri (DOM) di tiap kementerian berbeda-beda antara Rp 100 juta -150 juta per bulan (di era 2013-2014)

DOM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 268/PMK.05/2014

Prediksi:

Gaji + Tunjangan Menteri = 150 juta per bulan x 53 pejabat = Rp 7.950.000.000 x 12  x 5 tahun = Rp 447 Miliar

Gaji + Tunjangan Wamen = 100 juta per bulan x 56 pejabat = Rp 5.600.000.000 x 12 x 5 tahun = Rp 336 Miliar

Dana Operasional 109 Pejabat = Rp 500.000.000 x 109 pejabat = Rp 54.500.000.000 x 12 x 5 tahun = Rp 3,27 Triliun

Total Rp 4,039 Triliun

 

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengasumsikan gaji dan tunjangan Menteri Rp 150 juta per bulan dan gaji dan tunjangan wakil Menteri Rp 100 juta per bulan dan anggaran operasional Rp 500 juta per bulan per menteri atau wakil menteri termasuk perjalanan dinas, staff dan lainnya. Dengan proyeksi ini maka APBN harus menyiapkan Rp 9 Miliar untuk seorang menteri dalam 5 tahun. Jika dikalikan 53 pejabat (48 menteri + 5 kepala badan) maka total anggarannya Rp 477 Miliar. APBN juga harus mengeluarkan Rp 6 Miliar untuk satu Wakil Menteri dalam 5 tahun, dengan jumlah Wakil Menteri 56 maka total anggaran Rp 336 miliar. Estimasi anggaran operasional Menteri dan Wakil Menteri Rp 500 juta per bulan maka dalam 5 tahun harus disiapkan anggaran Rp 30 Miliar dalam lima tahun hanya untuk satu orang Menteri atau Wakil Menteri. Dengan jumlah 109 pejabat, total anggaran operasional dalam 5 tahun = Rp 4 Triliun.  Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat Pembangunan Fasilitas Kantor atau Gedung Lembaga Baru.

Menteri Koordinator:

1. Budi Gunawan, Non Partai, Ex Kepala BIN ke-17 => Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, membawahi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi & Digital, Kejaksaan Agung RI, TNI, Kepolisian Negara RI, Instansi lain yang dianggap perlu
2. Yusril Ihza Mahendra, Partai Bulan Bintang, Ex Menteri Sekretaris Negara ke-14, Ex Menteri Hukum & HAM ke-22, Ex Menteri hukum & Perundang-undangan ke-22, Ketua Umum Partai Bulan Bintang=> Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, membawahi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan, Instansi lain yang dianggap perlu
3. Airlangga Hartarto, Partai Golkar, Ex Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ex Ketua Umum Partai Golkar ke-11, Ex Menteri Perindustrian ke-25 => Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, membawahi  Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, Instansi lain yang dianggap perlu
4. Zulkifli Hasan, Partai Amanat Nasional, Ex Menteri Perdagangan, Ex Ketua Umum Partai Amanat Nasional ke-4 => Menteri Koordinator Bidang Pangan, membawahi Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP (Kelautan dan Perikanan), Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Instansi lain yang dianggap perlu
5. Pratikto, Non Partai, Ex Menteri Sekretaris Negara ke 17, Ex Rektor UGM ke-14 => Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, membawahi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Instansi lain yang dianggap perlu
6. Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Demokrat, Ex Kepala Badan Pertanahan Nasional ke-12, Ex Menteri Agraria dan Tata Ruang ke-15, Ketua Umum Partai Demokrat ke-5 => Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, membawahi Kementerian Agraria & Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan & Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Instansi lain yang dianggap perlu
7. Muhaimin Iskandar, Partai Kebangkitan Bangsa, ex Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi ke-25, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  => Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif, Instansi lain yang dianggap perlu

Menteri Teknis:

1. Sugiono, Partai Gerindra, Wakil Ketua I DPR-RI (2019-2024) => Menteri Luar Negeri
2. Sjafrie Sjamsoeddin, Non Partai, ex Wakil Menteri Pertahanan ke-7 => Menteri Pertahanan
3. Meutya Hafid, Golkar, Ketua Komisi I DPR sejak 2019, dulunya bekerja sebagai Jurnalis di Metro TV => Menteri Komunikasi & Digital
4. Tito Karnavian, Non Partai,  Menteri Dalam Negeri sejak 23 Oktober 2019, Kapolri ke-23 => Menteri Dalam Negeri
5. Nusron Wahid, Golkar, kepala BNP2TKI ke-3, ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (2010-2015) => Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN
6. Andi Amran Sulaiman, Non Partai, pemimpin Tiran Group, perusahaan konglomerat yang berpusat di Makassar, dosen ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin => Menteri Pertanian
7. Raja Juli Antoni, Partai Solidaritas Indonesia, Wakil Menteri Agraria & Tata Ruang ke-2 => Menteri Kehutanan
8. Sakti Wahyu Trenggono, Non Partai, Wakil Menteri Pertahanan ke-8, Bendahara Partai Amanat Nasional periode 2009-2013, Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Tower Bersama Tbk dari tahun 2009 dan Komisaris di PT Merdeka Copper Gold Tbk dari tahun 2018 => Menteri Kelautan dan Perikanan
9. Dody Hanggodo, Non Partai, pengusaha asal Surabaya => Menteri Pekerjaan Umum
10. Maruarar Sirait, Partai Gerindra, Komisaris Utama PT Potenza Sinergi => Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11. Dudy Purwagandhi, Non Partai, Komisaris PLN dan CEO Maskapai Jhonlin Charter, kandidat Menteri Perhubungan, Jhonlin Air Transport merupakan maskapai milik Haji Isam (PT Jhonlin Agro Raya Tbk/JARR dan PT Pradiksi Gunataman Tbk/PGUN) penerbangan regional yang melayani daerah Kalimantan Selatan, Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju => Menteri Perhubungan
12. Yandri Susanto, Partai Amanat Nasional, Wakil Ketua MPR-RI sejak 2022, Anggota DPR-RI sejak 2012-2014, 2014-2024 => Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
13. Yassierli, Non Partai, Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri ITB => Menteri Ketenagakerjaan
14. Abdul Kadir Karding, Partai Kebangkitan Bangsa, Anggota DPR periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024, Ketua Umum IKA UNDIP => Menteri Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia
15. M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Partai Demokrat, Pengusaha, Investor dan Konsultan, serta Veteran TNI-AD. => Menteri Transmigrasi
16. Sri Mulyani, Non Partai, Direktur Pelaksana bank Dunia (1 Juni 2010-27 Juli 2016), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2004-2005 era SBY), Menko Bidang Perekonomian (Juni 2008-2009 Era SBY), Menteri Keuangan (07 Des 2005-20 Mei 2010 Era SBY), Menteri Keuangan (sejak 27 Juli 2016 Era Jokowi-2024) => Menteri Keuangan
17. Bahlil Lahadalia, Golkar, Ketua Umum Golkar sajak 21 Agustus 2024, Menteri Investasi ke-4, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke-19, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke 16 => Menteri ESDM
18. Budi Santoso, Non Partai, Pemilik Koran Suara Merdeka (koran terbesar di Jawa Tengah), Anggota DPR-RI (2004-2009) => Menteri Perdagangan
19. Erick Thohir, Non Partai, Menteri BUMN sejak 23 Oct 2019 -Oct 2024, Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin pemilu 2019, Ketua Umum PSSI sejak 16 Februari 2023, Pengusaha dan Pendiri Mahaka Group seperti Gen Fm, Jak TV, Harian Republika, Rajakarcis.com, Liga bola Basket Indonesia (IBL) Satria Muda Pertamina => Menteri BUMN
20. Rosan P Roeslani, Non Partai, Pendiri Perusahaan investasi bernama Recapital Advisors (1997) dengan perusahaan seperti Kaltim Prima Coal (Bumi Resources Group), Berau Coal (Sinarmas Group), Pizza Hut (Sriboga Group), BTPN (Sumitomo Mitsui Group), Bank Pundi (Banten Global Group), Seabank (Shopee Group), Siloam (Lippo Group), Acuatico (Salim Group), Pernah Mengakuisisi Klub Sepakbola Inter Milan, Ketua KADIN (2015-2020), Ketua Satgas Omnibus Law (2019), Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin (2018-2019), Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran (2023-2024) => Menteri Investasi / Badan Penanaman Modal
21. Budi Arie Setiadi, Non Partai, Menteri Komunikasi dan Informatika sejak 17 Juli 2023 -Oct 2024, Pendiri dan Ketua Umum Projo (Organisasi Relawan Pendukung Jokowi) => Menteri Koperasi
22. Agus Gumiwang Kartasasmita, Golkar, Menteri Perindustrian (2019-2024), Menteri Sosial (28 Agustus 2018-20 Oct 2019)  => Menteri Perindustrian
23. Teuku Riefky Harsya, Partai Demokrat, Anggota DPR-RI empat periode sejak 2005.  => Menteri Ekonomi Kreatif / Kepala Bekraf
24. Rachmat Pambudi, Non Partai, Guru Besar IPB, Komisaris Independen di NSSS (Nusantara Sawit Sejahtera Tbk), Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) => Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
25. Maman Abdurrahman, Golkar, Anggota DPR-RI 2018-2019 dan 2019-2024 mewakii daerah Kalimantan Barat I => Menteri UMKM
26. Nasarudddin Umar, Non Partai, Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, Wamen Agama dari tahun 2011-2014 => Menteri Agama
27. Saifullah Yusuf, Partai Kebangkitan Bangsa, menjabat Menteri Sosial dari September 2024, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2022-2027), Walikota Pasuruan sejak 26 Feb 2021, Wakil Gubernur Jawa Timur 2 periode dari tahun 2009-2019, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia sejak Oktober 2004-Mei 2007 => Menteri Sosial
28. Budi Gunadi Sadikin, Non Partai, Menteri Kesehatan sejak 23 Desember 2020, Pernah menjabat Direktur Utama PT Inalum (Persero), Wamen BUMN di tahun 2019 => Menteri Kesehatan
29. Wihaji , Golkar, Bupati Batang (2017-2022) => Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
30. Satryo Soemantri Brojonegoro, Non Partai , Dosen Teknik Mesin ITB=> Menteri Pendidikan Tinggi Sains & Teknologi
31. Rini Widyantini, Non Partai, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi sejak 2022 => Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
32. Abdul Mu’ti, Non Partai, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022-2027)=> Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
33. Fadli Zon, Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan (02 Oct 2014-01 Oct 2019) => Menteri Kebudayaan
34. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Golkar, Menteri Pemuda dan Olahraga (03 April 2023-2024) => Menteri Pemuda dan Olahraga
35. Hanif Faisol Nurofiq, Non Partai, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLKH) => Menteri Lingkungan Hidup
36. Supratman Andi Agtas, Partai Gerindra, Menteri Hukum dan HAM (19 Agustus 2024-20 Oct 2024) => Menteri Hukum
37. Natalius Pigai, Non Partai, aktivitis, anggota Komnas HAM (2012-2017) => Menteri HAM
38. Arifah Choiri Fauzi, Non Partai, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 => Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
39. Prasteyo Hadi, Partai Gerindra, Anggota DPR periode 1 Sep 2020-2024 => Menteri Sekretaris Negara
40. Agus Andrianto, Non Partai, Wakil Kepala Kepolisian Negara (24 Juni 2023-20 Oct 2024) => Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
41. Widiyanti Putri, Non Partai, Pengusaha dibidang energi dan agrobisnis. Terafiliasi dengan PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) di bidang CPO, Anak usaha TLDN yaitu PT Daya Lestari, mengolah limbah sawit menjadi bahan bakar turbin listrik (biomassa) dan menjualnya ke PLN. Widiyanti adalah putri dari Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pemilik Teladan Group, dimana Wiwoho merupakan salah satu pendiri Indika Energy dan Kideco Jaya Agung. Suami dari Widiyanti adalah Wishnu Wardhana yang memegang 16,22% saham TLDN, sedangkan Wiwoho memegang 0,17% saham TLDN. Widiyanti Putri menjadi komisaris TLDN, sedangkan Wishnu Wardhana sebagai Direktur Utama TLDN. Widiyanti juga menjadi sekretaris jenderal Yayasan Jantung Indonesia periode 2018-2024. Harga saham TLDN YTD +28,89%, ditutup di harga Rp 580 as of  15 Oct 2024.PT Teladan Resources memiliki:59,8800% saham TLDN28,083% saham INDY (PT Indika Energy Tbk)11,84% PT Net Visi Media Tbk (NETV) via PT Teladan InvestamaPT Mahaka Industri Perdana,mitra dari Freeport IndonesiaThe Capital Residence (high rise luxury apartment & office building) => Menteri Pariwisata

Kementerian / Lembaga yang tidak dibawah koordinasi oleh Menteri Koordinasi:

1. Muhammad Herindra, Non Partai, Wakil Menteri Pertahanan ke-9 => Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
2. Anto Mukti Putranto, Non Partai, Komandan Kodiklat TNI AD 2018-2022 => Kepala Staf Kepresidenan
3. Hasan Nasbi, Non Partai, konsultan politik, menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sejak 19 Agustus 2024, Jubir Tim Kampanye Nasioanl Prabowo-Gibran untuk Pemilihan Umum 2024 => Kepala Kantor Komunikasi Presiden
4. Sanitiar Burhanuddin, Non Partai, Guru Besar tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman => Jaksa Agung
5. Teddy Indra Wijaya, Non Partai, dikenal dengan panggilan Mayor Teddy, Perwira Menengah Angkatan Darat => Sekretaris Kabinet

Jenderal TNI Agus Subiyanto => Panglima TNI, mulai menjabat 22 November 2023 hingga saat ini

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo => Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mulai menjabat sejak 27 Januari 2021.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara => masih kosong

7 Utusan Khusus Presiden + 6 Penasihat Khusus Presiden + 1 Staff Khusus Presiden

Adanya pemisahan Kementerian

Kemendikbud-Ristek Dikti dipisah menjadi:

1. Kementerian Dikdasmen
2. Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan

Kementerian Hukum & HAM dipisah menjadi:

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan

Kementerian PUPR dipisah menjadi:

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan & Kawasan Permukiman

Kementerian Koperasi dan UKM dipisah menjadi:

1. Kementerian Koperasi
2. Kementerian UMKM

Kementerian Ketenagakerjaan dipisah menjadi:

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran

Kementerian LH dan Kehutanan dipisah menjadi:

1. Kementerian Lingkungan Hidup
2. Kementerian Kehutanan

Kementerian Parekraf dipisah menjadi:

1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian Ekonomi Kreatif

Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi dipisah menjadi:

1. Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Kementerian Transmigrasi

Kementerian Koordinator, ada yang baru yaitu:

1. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
2. Kemenko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan\
3. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
4. Kemenko Bidang Pangan, sedangkan Kemenko Kemaritiman & Investasi (dibubarkan)

Susunan kabinet yang sangat gemuk biasanya lebih sering tidak efisien, pengambilan keputusan lamban, koordinasi yang lemah, kebocoran anggaran, kepentingan politik yang saling bertabrakan cenderung membuat pemerintahan tidak berjalan efektif. Bisa saja dengan Kabinet dengan ukuran Jumbo ini malah lebih fokus pada penajaman per sektoral sehingga tujuan lebih tercapai.

Menteri BUMN terpilih yaitu Erick Thohir akan didampingi 3 wakil Menteri :

Kartiko Wirjoatmodjo

Dony Oskaria

Aminuddin Ma’ruf

Ketua Mahkamah Agung => Prof. Dr. H Sunarto,S.H.,M.H

Utusan Khusus Presiden:

1. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan => H. Muhamad Mardiono,B.A
2. Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi & Perbankan => H. Setiawan Ichlas
3. Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan => K.H. Miftah Maulana Habiburrahman,S.Pd
4. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda & Pekerja Seni => Dr. (HC.) H. Raffi Farid Ahmad
5. Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif & Digital => H. Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D.
6. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan => Prof. Mari Elka Pangestu,M.Ec., Ph.D.
7. Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata => Hj. Zita Anjani, S.Sos.,M.Sc.

Penasihat Khusus Presiden:

1. Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji => Prof.Dr. Muhadjir Effendy,M.A.P.
2. Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi => Prof. Ir, Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D.
3. Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi => Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro,S.E.,M.U.P.,Ph.D.
4. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional => Jenderal TNI (Purn.) Prod. Dr. H. Dudung Abdurachman,S.E.,M.M.
5. Penasihat Khusus Presiden Urusan Kesehatan Nasional => Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prod. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K).
6. Penasihat Khusus Presiden Urusan Investasi => Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan

Staf Khusus Presiden:

1. Yovie Widianto

Badan Penyelenggara Haji:

1. Kepala Badan Penyelenggara Haji => K.H. Moch. Irfan Yusuf
2. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji => Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak,S.E., M.E.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara:

1. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara => H. Muliaman Darmansyah Hadad,S.E.,M.P.A.,Ph.D.
2. Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara => Dr. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang,M.Eng.

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan:

1. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan => Budiman Sudjatmiko,M.A.,M.Phil.

Beberapa poin pidato Presiden Prabowo tanggal 20 Oktober 2024:

1. Mengubah Subsidi menjadi Subsidi Langsung
2. Swasembada Pangan
3. Swasembada Energi
4. Hilirisasi kepada semua komoditas

 

Disclaimer On: Tulisan ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan Investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Sahamdaily tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari Keputusan Investasi Pembaca

Jika Anda ingin berlangganan Database Saham Sahamdaily, bisa klik link dibawah ini:

Join Membership

No HP Admin Sahamdaily : 085737186163. Website : www.sahamdaily.com